Tema yang diusung buku ini yakni Pendidikan Kewarganegaraan Futuristik sangat menantang bagi para kontributor untuk mengelaborasi posisi dan peran sentral PKn dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen). Oleh karena itu, perspektif yang ditawarkan para kontributor sangat beragam dalam menyelami PKn di masa depan atau futuristik. Hal ini tidak lepas dari kedudukan PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan bahkan transdisipliner, yang memungkinkan PKn dapat dianalisis dalam berbagai sudut pandang (point of view) keilmuan dan termasuk dalam tataran praksis empiris.

Dalam konteks politik, PKn mengemban misi Pendidikan politik dengan orientasi untuk mengembangkan warga negara yang melek politik (political literate) yakni memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban (rights and duties) sebagai warga negara. Kesadaran politik (political awareness) sejatinya mampu diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam konstitusi negara sebagai wujud partisipasi politik (political participation) warga negara.

Perspektif lain yang diuraikan kontributor adalah terkait dengan misi PKn sebagai Pendidikan hukum, yang berorientasi pada pengembangan warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang mampu dimanifestasikan dalam bentuk pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di era digital dewasa ini tidak sedikit terjadi berbagai bentuk pelanggaran hukum. Melek digital (digital literacy) warga negara sejatinya harus diikuti dengan kesadaran etis dan hukum agar interaksi digital senafas dengan nilai-nilai hukum yakni menjunjung kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan Masyarakat yang tertib dan damai. Dengan demikian digital citizenship mutlak membutuhkan kesadaran hukum yang memadai.

Pada sisi lain, PKn memiliki relasi erat dengan literasi digital (digital literacy). Konsep kewarganegaraan digital atau digital citizenship telah lama berkembang dan tidak sedikit mahasiswa baik jenjang sarjana, magister, dan doktor melakukan penelitian terkait dimensi-dimensi kewarganegaraan digital tersebut antara lain keterampilan, norma, dan etika yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teknologi digital secara cerdas, bijak, dan bertanggungjawab. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam berinterkasi dengan teknologi digital, agar tidak menyimpang dari nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Hasil survei Digital Civility Index (DCI) dari Microsoft pada tahun 2020 yang menempatkan warganet Indonesia memiliki Tingkat kesopanan yang rendah dalam media sosial yakni peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei seyogianya harus menjadi bahan refleksi agar sekarang dan ke depannya tidak terjadi kembali.