Bagian II buku Sosiologi Kewarganegaraan: Perspektif Nusantara dan Global ini disusun untuk menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong sejarah, melainkan berakar pada pengalaman panjang masyarakat Nusantara dalam membangun kehidupan bersama, mengelola kekuasaan, dan merawat solidaritas sosial. Dengan menempatkan historisitas sebagai titik tolak analisis, bagian ini berupaya membongkar asumsi yang kerap menempatkan kewarganegaraan sematamata sebagai produk negara modern atau warisan pemikiran Barat.

Historisitas kewarganegaraan Nusantara menunjukkan bahwa sebelum hadirnya negara-bangsa modern, masyarakat di berbagai wilayah kepulauan telah mengembangkan praktik-praktik kewargaan yang khas. Musyawarah, gotong royong, hukum adat, kepemimpinan etis, serta relasi harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas merupakan fondasi sosial yang membentuk cara warga berpartisipasi, berelasi, dan menegosiasikan kepentingan bersama. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai kewargaan yang hidup dan diwariskan lintas generasi.

Bagian ini juga menempatkan Proklamasi Kemerdekaan 1945 sebagai momen transformatif yang menjembatani kewargaan pra-kolonial dengan kewargaan modern. Proklamasi tidak sekadar mengubah status politik Indonesia dari wilayah jajahan menjadi negara merdeka, tetapi sekaligus merekonstruksi relasi antara negara dan warga, membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, serta melahirkan civic culture republik yang berorientasi pada inklusivitas, keadilan sosial, pendidikan, dan komitmen global. Dalam perspektif ini, kewarganegaraan Indonesia dipahami sebagai proses historis yang dinamis, bukan sebagai konsep statis yang selesai dirumuskan sekali waktu.