Bagian V ini merupakan kulminasi intelektual dari keseluruhan buku. Jika bagian-bagian sebelumnya menelusuri fondasi historis, perkembangan teoretis, serta beragam bentuk kewarganegaraan kontem-porer, maka Bagian V berupaya merangkai benang merah di antara seluruh pembahasan tersebut. Tujuannya bukan untuk menyederhanakan kompleksitas kewargaan, melainkan untuk menghadirkan sebuah kerangka besar Sosiologi Kewarganegaraan Indonesia—kerangka yang mampu menjelaskan masa lalu, membaca masa kini, dan memproyeksikan masa depan kewargaan Indonesia dalam konteks global.

Fokus utama Bagian V adalah pengembangan gagasan Civic Virtue dan Moral Citizenship Nusantara sebagai kontribusi teoretis orisinal buku ini. Berangkat dari dialog kritis dengan tradisi filsafat Barat—liberal, republikan, komunitarian, hingga neo-republikan—bagian ini menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari dimensi keutamaan moral, nurani, dan kebijaksanaan publik. Namun, berbeda dari pendekatan Barat yang cenderung individualistik dan sekuler, Moral Citizenship Nusantara berpijak pada Pancasila, kearifan lokal, dan religiusitas keindonesiaan sebagai sumber etika publik yang hidup dan kontekstual.

Dalam Bagian V, kewarganegaraan dipahami bukan semata sebagai status hukum atau mekanisme partisipasi politik, melainkan sebagai praktik moral yang terwujud dalam integritas, gotong royong, tanggung jawab sosial, empati, keadilan, dan keberanian moral. Kewargaan bernurani menjadi kunci untuk menghadapi tantangan serius masa kini: korupsi struktural, polarisasi politik, disinformasi digital, ekstremisme, konsumerisme, serta krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup bersama.

Selain menyusun sintesis konseptual, Bagian V juga menawarkan proyeksi masa depan kewarganegaraan Indonesia melalui kerangka Civic Futures. Di dalamnya dibahas secara sistematis tantangan dan peluang kewargaan digital–AI, kewargaan ekologis dan planetari, kewargaan urban masa depan, kewargaan pasca-nasional dan diaspora, serta kemungkinan kebangkitan kembali civic virtue sebagai fondasi peradaban. Proyeksi ini tidak dimaksudkan sebagai prediksi deterministik, melainkan sebagai peta reflektif yang dapat memandu pendidikan, kebijakan publik, dan praksis kewargaan menuju Indonesia Emas 2045 dan fase kebangkitan nasional abad ke-22.

Bagian V ini juga disusun dengan kesadaran pedagogis dan praksis. Ia ditujukan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi pendidik, mahasiswa, pembuat kebijakan, aktivis, dan warga negara yang peduli pada masa depan demokrasi dan kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan Global Citizenship Education (GCED), bagian ini menawarkan dasar konseptual bagi pengembangan Civic Education 5.0—pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan kebajikan moral, kecerdasan digital, kepedulian ekologis, dan solidaritas global.